KMK RI No 455/MENKES/SK/XI/2013 TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN


Picture1-5

http://www.pkfi.net/index.php?p=news&action=shownews&pid=13

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

KESATU : Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi: 1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit; 2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan; 3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan

4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi.

KEDUA : PERSI, ADINKES, ASKLIN, dan PKFI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bergabung dalam Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

KETIGA : Dalam melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan: 1. PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INACBG’s bagi rumah sakit dan klinik utama; dan 2. ADINKES, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan dokter/dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit kelas D Pratama.

KEEMPAT : Negosiasi untuk membahas tarif INA-CBG’s sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dibawah koordinasi PERSI.

KELIMA : Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 2 untuk pertama kali dibawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain secara bergantian.

KEENAM : Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas: 1. melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengenai besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional; dan 2. mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran kepada anggota masing-masing.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan mempunyai fungsi: 1. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan; dan 2. menyelenggarakan rapat forum sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2013

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NAFSIAH MBOI

3 Desember 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s