Kabinet dan Pemerintahan Empatik


Senin, 2014 Agustus 11 07:24

is

Oleh: Umbu TW Pariangu*

Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) rupanya tak punya banyak waktu untuk menikmati “bulan madu” politiknya. Selepas ditetapkan sebagai pemenang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilpres 9 Juli, Jokowi-JK sudah harus tancap gas untuk memfinalisasi penyusunan kabinetnya. Terkait komposisi kabinet yang akan dibentuk Jokowi, ia menegaskan bahwa formasi kabinet sudah pasti akan berbentuk kabinet zaken atau kabinet yang diisi orang-orang profesional dan ahli di bidangnya masing-masing.

Artinya, desain kabinet yang selama ini dipenuhi cita-rasa politis dan pragmatisme akan diganti dengan kabinet berisi figur-figur yang berjejak rekam kapabel dan mampu menjiwai persoalan-persoalan pada bidang-bidang tugas yang akan dibebankan di sepajang roda pemerintahan bergulir. Untuk mewujudkannya, Jokowi sudah menempuh berbagai strategi termasuk mendengar aspirasi yang disampaikan rakyat terkait para personil kementerian pilihan rakyat. Seperti diunggahnya lembaran yang diberi nama Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) di Facebook beberapa waktu lalu. Usulan tersebut tentu bukanlah bersifat intervensionisme terhadap hak istimewa presiden namun lebih mencerminkan semangat publik untuk mengontrol presiden dalam menyusun kriteria terhadap figur-figur kepercayaannya untuk menyukseskan program kebijakan pemerintahan terpilih.

Selain itu, Jokowi juga telah membangun komunikasi yang intens dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah transisi pemerintahan yang siap bekerja cepat. Dibentuknya tim khusus dalam kantor transisi di wilayah Menteng yang sudah ditempati Jokowi sejak beberapa waktu lalu, selain sebagai mesin politik yang berfungsi untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di tanah air, juga untuk menjalankan misi khusus selayaknya head-hunter (pemburu) calon-calon menteri yang dinilai memiliki kapasitas integritas dan manajerial terbaik untuk bergabung di gerbong utama pemerintahan Jokowi-JK yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

Bukan Beban

Rakyat butuh garansi bahwa eksistensi Tim Transisi tidak akan menggerus hak istimewa (private matter) yang melekat dalam kekuasaan presiden sebagai pemutus akhir para “tangan kanan politik” di pemerintahannya. Di titik ini, Jokowi-JK tak boleh bergeser sedikitpun dari prinsip yang sudah diamini sejak awal bahwa spirit dari bangunan koalisi pendukungnya adalah koalisi nir-syarat. Wajar-wajar saja jika frase “tanpa syarat” kemudian ditafsirkan berbeda-beda oleh para politisi. Namun pesan intinya tentu saja agar keberadaan anggota koalisi tersebut tidak membebani pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi kebijakannya.

Karenanya, demi membangun pemerintahan yang memiliki legitimasi teknokratis-populis, Presiden atas nama aturan (the rules of game) wajib keluar dari jebakan post power syndrom yang kerap menghantui watak politik-demokrasi kita selama ini. Syndrom haus kekuasaan lewat kultur politik transaksional partai-partai besar yang mengitari Istana selama ini terbukti lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya karena kehadiran mereka bukannya untuk menyolidkan mesin pemerintahan dari serangkaian manuver tidak sehati di parlemen namun sebaliknya justru ikut menyandera hak eksekutif presiden dalam menentukan orang-orang dan resep kebijakan yang berpihak pada isu dan kepentingan rakyat. Akibatnya, performa kementerian yang digodok lebih merepresentasikan politik akomodatif yang berporos pada penguatan political actors (ketua partai, politisi bermodal) ketimbang penguatan kualitas dan kelembagaan kekuasaan (Catterberg & Moreno, 2005). Padahal pada titik inilah sejatinya citra dan masa depan pemerintahan dipertaruhkan di hadapan rakyat.

Jokowi atas nama kehendak rakyat yang telah mengusungnya sejak awal, hendaknya jangan takut untuk menolak suara-suara (partai) politik yang intensinya hendak menanamkan pengaruh dan kepentingannya di dalam dapur otonom eksekutif presiden. Sebab model pemerintahan yang dikombinasi kemitraan politik “bersyarat” terbukti hanya mempersulit gerak presiden untuk mensinergikan visi besarnya dengan rencana aksi atau eksekusi kebijakan di lapangan. Betapa sulitnya pemerintah kelak untuk menyatukan dan mendisiplinkan isi kepala pembantunya yang dari awal ternyata hanya mau mengapling pos-pos basah di kabinet sebagai wadah perampasan kapital untuk memenuhi syahwat politik terselubungnya.

Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2014) mencoba menjawab pertanyaan kenapa negara semakin hari semakin menciptakan kantong-kantong kemiskinan, dengan menghubungkan maraknya politik ekstraktif (politik transaksional) yang terjadi dan melembaga di institusi pemerintah dan kekuasaan. Implikasi dari kecerobohan tersebut telah merenggangkan jarak politik antara rakyat dengan kekuasaan. Maraknya kasus korupsi yang menimpa kementerian yang dipimpin oleh kader-kader partai belakangan ini merupakan eksemplar yang harus memberi efek siuman politik kepada pemerintah baru agar tidak bermain api dengan politik kompromi. Bahkan hasil survei Pol-Tracking Institute jelas-jelas menunjukkan mayoritas rakyat tidak puas dengan kinerja seluruh menteri yang berasal dari partai politik karena semakin mendekati Pemilu 2014, kinerja mereka terus menurun akibat pendekatan power sharing yang diterapkan oleh pemerintah (Suara Pembaruan, 21/10/2013).

Rakyat mengimpikan kabinet kelak berisikan figur-figur the right man on the right place yang gesit beradaptasi dan siap kerja untuk menggarap terutama persoalan-persoalan teknis seperti kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan terhadap para TKI yang ada di luar negeri. Pos-pos kementerian tersebut mutlak diisi orang-orang yang handal kemampuan dan komitmennya untuk memberikan pikiran dan tubuhnya bagi kemaslahatan bangsa.

Empatik

Pengalaman sebelumnya membuktikan, kepemimpinan yang tak terkelola secara meritokratis (azas-azas profesional) kerap menyuburkan aneka kebijakan paradoks yang mengeliminasi harapan dan prioritas kebutuhan rakyat. Bahkan pola tersebut juga bisa menjadi mesin pembunuh repetitif nilai-nilai demokrasi substantif sehingga semakin menjauhkan negara dari implementasi prinsip-prinsip demokrasi yang beradab. Maka, berbagai persoalan mendasar di bangsa ini hanya bisa dikelola dan diatasi oleh siprit kepemerintahan yang oleh Max Weber (1919) dalam Politics as Vocatio, disebut sebagai politik empatik atau kekuasaan yang penuh dengan kecintaan. Suatu kepemimpinan yang memiliki perspektif berbeda dalam memahami dan merumuskan persoalan rakyat, didasari keluasan hati dan moral serta ketegasan dalam memutuskan sikap, termasuk ketegasan dalam menentukan orang-orang yang menjadi tangan kanan politik yang mau diajak bekerja sama tanpa pamrih dan intensi memperluas kekuasaan pribadi/kelompok. Dan semuanya pada akhirnya akan ditentukan oleh kabinet macam apa yang akan disuguhkan Jokowi-JK kepada rakyatnya nanti.(IRIB Indonesia/Liputan Islam)

*Penulis adalah Dosen FISIPOL, Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s