SURAT TERBUKA BUAT BAPAK PRESIDEN JOKOWI TENTANG PRODI DLP DI INDONESIA DAN KOMITMEN PRIMARY CARE INDONESIA DALAM PELAKSANAAN PROLANIS DAN DUKUNGAN KEPADA BPJS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE


PRIMARY CARE

Setiap tahun Primary Care menghadapi  isu-isu kunci dan tantangan yang mempengaruhi profesional para penyedia layanan primer yang bekerja di masyarakat. Akhir-akhir ini isu terberatnya adalah pengembangan dan penetapan Prodi  Dokter  Layanan Primer, merupakan ujian terberat yang menimpa  para pengelola layanan primer di negeri  tercinta, Indonesia. Betapa tidak alasan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita  adalah untuk memenuhi  kualifikasi dan tuntutan masyarakat  serta untuk meningkatkan kompetensi  dokter umum supaya tidak sedikit-sedikit merujuk.  Saya kira, pertama kali dalam sejarah pelayanan primer di Indonesia, seorang Menteri kesehatan membuat pernyataan yang sangat memilukan eksistensi  Dokter Umum ( Kami) yang merupakan tulang punggung pelayanan primer di indonesia.   Pengadaan dan pengelolaan DLP yang arah utamanya kepada pengembangan dan peningkatan kompetensi promosi kesehatan  sangat bertentangan dengan semangat “ The alma Ata declaration 1978” di mana Primary Care yang diharapkan adalah layanan primer yang komprehensif sesuai dengan kompetensi  yang mendasarinya. Sekaligus, kehadiran Prodi DLP disinyalir akan menurunkan upaya Perguruan tinggi untuk memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan dokter dan luarannya. Mengingat bahwa DLP sepertinya  menjadi tujuan atau langkah praktis dalam menjawab dan memenuhi kualitas serta tuntutan dari berbagai pihak yang selama ini mempertanyakan kualitas Perguruan Tinggi  itu sendiri. Betapa tidak, program tersebut belum memiliki bukti yang cukup bahkan yang bersumber dari pengalaman pengembangan pendidikan serupa di luar negeri, kalaupun ada.  Sehinggga dapat dikatakan (mohon maaf) pelaksanaan Prodi DLP adalah kerancuan berfikir dan bertindak sistimatik tentang Primary care.

Apapun nama upayanya, termasuk kebijakan Kemenkes RI membuka Prodi Dokter Layanan Primer, upaya untuk meningkatkan layanan primer merupakan keharusan yang terkadang sedikit dilupakan di negeri ini. Dalam hal pemenuhan pelayanan yang komprehensif di layanan primer, seharusnya pemerintah tidak saja memberi ruang bagi dokter tetapi semua sdm yang terlibat langsung di pelayanan primer sebaiknya dapat mengikuti program ini. Jadi bukan khusus Prodi untuk dokter layanan primer (jika Prodi DLP tetap diberlakukan) tetapi cukup dengan nama Prodi Layanan Primer (PLP) hal ini sejalan dengan semangat “Alma Ata Declaration 1978” tentang Primary Care. Karena kenyataan yang kita hadapi saat ini, khususnya di tingkat Puskesmas,  kebanyakan  Pimpinannya  bukan yang berprofesi dokter. Sehingga bagaimanapun bagusnya lulusan dokter tersebut, jika berhadapan dengan lingkungan yang kurang atau tidak kondusif dengan sistem pelayanan yang didapatkan dari dunia pendidikan di mana mindset pimpinan fasilitas pelayanan belum memahami sepenuhnya tentang layanan primer dan kurang memiliki integritas serta komitmen tentang penyediaan layanan yang berkualitas tinggi nantinya hanya akan membuat pemborosan dari aspek pelayanan dan manajemen. Dan tentu saja dalam hal tersebut, luaran Dokter layanan Primer belum memberikan kontribusi yang sepadan.  Belum lagi, pemahaman bahwa  DLP setingkat dengan pendidikan dokter spesialis , tapi mengapa mereka di tempatkan dan diakui sebagai pemberi layanan primer. Kita harus mendudukkan masalah ini dengan perspektif yang sama bahwa layanan primer sangat berbeda dengan layanan spesialis sehubungan fungsi luhur layanan primer sebagai gate keeper, coordinated care,  the bringer,  a set of service, and as a philosophy.

Mengenai banyaknya rujukan menurut penilaian Menteri kesehatan dan BPJS Kesehatan yang berkembangan saat ini yang mungkin saja disebabkan atau pastinya berasal dari layanan primer sebagai Gate Keeper dapat saya jelaskan bahwa:  Menurut data dari WHO, setiap tahun ada sekitar 100 juta orang menjadi miskin akibat Out Of Pokect Payment dan 80 % disebabkan oleh penyakit kronis. Dan yang paling mengkhawatirkan bahwa sebagian besar yang mengalami kondisi tersebut adalah mereka yang hidup di negara miskin dan negara berkembang termasuk Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa dukungan kita  khusunya Primary care terhadap pelaksanaan JKN melalui BPJS Kesehatan merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah dalam uapaya menurunkan angka kemiskinan yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan  nasional kita.

Primary Care adalah landasan dari setiap sistem pelayanan kesehatan seluruh dunia. Ada baiknya kita menyimak pernyataan WHO bahwa ” better access to and application of primary healthcare is the only way to deal with the world’s current level of disease burden, in which chronic  diseases play a significant role and become a shedding light on these key issues and latest developments in the field.”

Sehingga kami mengusulkan agar upaya mencapai Universal Health Coverage mestinya harus dipercepat sebagai salah satu program yang sangat kerkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Selanjutnya kami juga ingin sampaikan bahwa dewasa ini beban kesehatan kita sangat didominasi oleh melonjaknya prevalensi penyakit kronis sehingga secara signifikan jumlah rujukan ke pelayanan sekunder atau Rumah Sakit didominasi oleh  hal tersebut.  Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, jumlah kematian akibat penyakit kronis merupakan 70 % jumlah kematian yang terjadi di Indonesia.  30 %  kematian lainnya adalah akibat kematian Ibu dan anak dan kematian akibat penyakit infeksi. Untuk mengatasi  penyakit kronis dan naiknya jumlah rujukan yang didominasi oleh penyakit kronis , kami mengusulkan untuk memperkuat pelayanan penyakit kronis (Prolanis) yang yang fokus pada self-care, Primary Care, dan menginisisasi pelaksanaan Culturally Compotent care Pendekatan ini telah terbukti secara signifikan melalui Trial Program  Asthma dan COPD dan Pilot Project-Prolanis Asthma dengan biaya dari BPJS Kesehatan (telah saya presentasikan di PIT IDI Jawa Barat, 2015, selanjutnya di the 4th IPCRG Scientific Meeting, 2015 di Singapore dan The 8th IPCRG World Conference,  28 May 2016  di Amsterdam)  menurunkan angka kesakitan dan angka rujukan serta memberikan manfaat dan keunggulan secara menyeluruh terhadap pasien, keluarga pasien, Penyedia layanan kesehatan (Health Care Provider), masyarakat, BPJS Kesehatan, dan Pemerintah. Dengan Prolanis yang komprehensif dan Inovatif, kita berharap mampu mengatasi masalah kesehatan yang kita hadapi secara terstruktur,  konsisten, dan berkelanjutan.  Upaya selanjutnya adalah segera memberlakukan pembayaran Kapitasi Berdasarkan Kinerja (KBK) atau Pay For Performance untuk menjamin terlaksananya pelayanan yang  berkualitas bagi peserta dan semangat peningkatan performance fasilitas kesehatan khususnya Primary care, karena sebenarnya  80 % keberhasilan program penyakit kronis di tangan pasien, keluarga pasien, dan Primary care.  Akhirnya kami berharap bahwa negara dan masyarakat kita dapat menghadapi segala tantangan yang berkaitan dengan Kesehatan secara nasional, karena uang rakyat harus di manfaatkan dengan cerdas untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Bersama Pemerintah & Rakyat, Maju terus Primary care Indonesia.

Parungponteng, Tasikmalaya 23 Juni 2016

Dr. H. Syarhan, MM (dokter umum, melayani masyarakat pedesaan sejak tahun 1999)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s