Menkes Tegaskan PP RI No. 61 Thn. 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak Legalkan Aborsi


Menkes Tegaskan PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak Legalkan Aborsi
Jakarta, Disahkannya PP No 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menuai kontroversi. Sebab, pasal 31 yang menyebutkan tindakan aborsi hanya bisa dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan dianggap melegalkan aborsi.

Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan pasal tersebut mengikuti amanah Undang-undang dan fatwa Majelis Ulama Indonesia, sehingga mestinya jadi payung hukum bagi dokter yang akan melakukan tindakan tersebut.

“PP ini melegalkan aborsi? Tidak, karena aborsi dilarang dengan alasan apapun kecuali ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan,” tegas Nafsiah di Gedung Kemenkes, Selasa (19/8/2014).

aborsi1

Apalagi, dalam pasal 34 disebutkan indikasi perkosaan yakni tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kehamilan akibat perkosaan juga dibuktikan dengan usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan surat keterangan dokter.

Kemudian, diperlukan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli yang berhubungan dengan adanya dugaan perkosaan. Lalu, Nafsiah menambahkan perkosaan merupakan kejahatan seksual yang melanggar Hak Asasi Manusia.

“Jika kedaruratan mengancam jiwa, perkosaan mengorbankan hak perempuan dua kali, sudah jadi korban kejahatan seks, dilanggar pula hak dia untuk memutuskan mampu atau tidak menghidupi anak,” imbuh Nafsiah.

PP ini juga menyesuaikan dengan fatwa MUI No 4 Tahun 2005 dan UU No 36 pasal 75 bahwa pada prinsipnya aborsi dilarang atau dalam fatwa MUI haram hukumnya, terkecuali dalam keadaan darurat (menyangkut kesehatan ibu dan anak) serta untuk korban perkosaan, di mana maksimal usia kehamilan 40 hari sejak hari pertama terakhir haid.

Penyelenggaraan aborsi pun ditegaskan Nafsiah harus dilakukan dokter sesuai dengan standar dan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan menteri.

“PP ini bertujuan agar tiap orang berhak mendapat hak kesehatan reproduksi. Tiap pria dan wanita yang berhubungan seks tanpa kondom maka pasti bisa mengakibatkan kehamilan. Mestinya kalau Anda saling cinta, sebelum menikah janganlah lakukan hubungan seks,” imbuh Nafsiah.

Radian Nyi Sukmasari – detikHealth
Selasa, 19/08/2014 16:28 WIB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s